Pengembangan teknologi drone militer dengan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait ketersediaan hardware. Keterbatasan akses terhadap komponen-komponen canggih dan spesifik yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan AI dalam drone militer menjadi penghalang utama dalam upaya modernisasi alutsista nasional. Situasi ini memerlukan solusi strategis agar Indonesia tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi drone militer yang semakin krusial dalam pertahanan modern.
Menurut keterangan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Puslitbang Tekhan Kemhan), Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Fahmi Triswandi, M.Sc., dalam sebuah seminar daring pada hari Selasa, 16 Mei 2025, kendala utama dalam pengembangan drone militer AI terletak pada sulitnya mendapatkan hardware yang sesuai dengan spesifikasi militer dan memiliki kemampuan komputasi tinggi untuk menjalankan algoritma AI secara efektif. “Kami menghadapi tantangan dalam pengadaan chip, sensor, dan sistem komunikasi yang tidak hanya canggih tetapi juga tahan terhadap kondisi operasional militer yang ekstrem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Fahmi Triswandi, M.Sc., menjelaskan bahwa sebagian besar hardware canggih yang dibutuhkan masih harus diimpor, dan proses pengadaannya seringkali memakan waktu lama serta terkendala oleh regulasi internasional. Selain itu, biaya pengadaan hardware berteknologi tinggi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran pertahanan. Untuk mengatasi kendala ini, Puslitbang Tekhan Kemhan tengah menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan industri dalam negeri, untuk mengembangkan alternatif hardware yang memiliki kualitas setara namun dengan sumber daya lokal.
Pakar teknologi militer dari Universitas Pertahanan, Dr. Arya Wiratmaja, M.Eng., yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut, menambahkan bahwa kemandirian dalam pengadaan hardware untuk drone militer AI adalah kunci untuk memperkuat pertahanan nasional. “Ketergantungan pada impor hardware dapat menjadi kerentanan, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan pengembangan hardware dalam negeri harus menjadi prioritas,” tegasnya. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan teknologi drone militer AI, termasuk dalam hal pendanaan riset, transfer teknologi, dan insentif bagi industri dalam negeri yang berpotensi memproduksi hardware militer. Dengan mengatasi kendala hardware, Indonesia dapat mempercepat pengembangan drone militer AI yang canggih dan mandiri, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan negara secara signifikan.
